HAM - DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsipprinsip

tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan

diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan

diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk

melindungi hak-hak tertentu, tiga contoh di antaranya akan didiskusikan di sini:

(1)   Prinsip Kesetaraan

(2)   Prinsip Diskriminasi

(3)   Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Hak-Hak Terbatas

Sebagaimana tidak semua hak dapat diderogasi, tidak semua hak juga bersifat

absolut. Beberapa hak mengandung fleksibilitas. Namun hal ini tidak membuat hak

tersebut menjadi tidak lebih penting dibandingkan dengan hak lainnya. Ini hanya

merupakan sebuah kebutuhan praktis dan legal.

Apa itu hak-hak terbatas?

Hal ini paling baik jika ditunjukkan dengan menggunakan contoh. Pasal 8

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mensyaratkan negara

untuk memastikan bahwa semua orang dapat membentuk dan bergabung dengan

organisasi buruh. Dalam situasi yang ekstrim, hal ini dapat mengakibatkan masalah

yang serius bagi negara, jadi Pasal 8 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa ”hak serikat

buruh untuk beraktifitas secara bebas tidak terikat pada batasan-batasan kecuali batasan

yang ditetapkan oleh hukum yang perlu dalam masyarakat demokratis untuk

kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak

dan kebebasan-kebebasan orang lain”.65 Jadi negara, contohnya, dapat membatasi

aktivitas publik dari serikat buruh dengan tujuan untuk menata ketertiban umum.

Pembatasan sering dikenakan untuk mengatur benturan hak-hak yaitu bahwa kebebasan

berekspresi adalah suatu kebebasan dasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun

begitu, jika seseorang diizinkan untuk mengatakan hal apapun pada orang lain, pelanggaran terhadap hak dan kebebasan lainnya dapat terjadi. Karena itulah kebebasan

ini harus mempunyai pembatasan apabila untuk menghormati hak dan reputasi orang

lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau

moral.

Subjek Hukum Hak Asasi Manusia

Siapakah yang menjadi subjek hukum internasional? Suatu subjek hukum adalah

sebuah entitas (seorang individu secara fisik, sekelompok orang, sebuah perusahaan

atau organisasi) yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.

Pada prinsipnya, suatu subjek hukum internasional dapat menerapkan haknya atau

mengajukan perkara ke hadapan pengadilan internasional, ia juga dapat mengikatkan

dirinya dengan subyek hukum lainnya melalui perjanjian, dan subyek hukum lainnya

dapat melakukan kontrol (dalam konteks dan tingkatan tertentu) terhadap bagaimana

sebuah subyek hukum melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Negara

merupakan fokus utama hukum internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan

57

juga individu dapat menjadi subjek hukum internasional. Peraturan yang sama juga

berlaku bagi hukum hak asasi manusia internasional, karena dasar dari hukum hak asasi

manusia internasional adalah hukum internasional.

(1) Aktor Negara – Pemangku Kewajiban

Negara merupakan subjek utama hukum internasional dan dengan demikian juga

merupakan subjek hukum hak asasi manusia. Definisi negara tidak berubah dan selalu

diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat

karakteristik yaitu (1) populasi tetap; (2) wilayah yang tetap; (3) pemerintahan; (4)

kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

Suatu negara yang menjadi anggota suatu komunitas internasional memperoleh

apa yang disebut sebagai international personality. Subjek-subjek hukum tidak

memiliki hak dan kewajiban yang sama secara otomatis. Hak dan kewajiban

internasional melibatkan dan mensyaratkan adanya status sebagai international

personality, tetapi mendapatkan status international personality tidak secara otomatis

berarti mendapatkan hak dan kewajiban secara keseluruhan.

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena

negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan

memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk waga negaranya masing-masing.

Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan

oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran

hak asasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara

tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di level nasional

maupun internasional yang berdampak pada tidak dipenuhinya atau ditiadakannya hak

asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain.

Dalam pemahaman umum dalam hukum kebiasaan internasional, sebuah negara

dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human

rights) jika (1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak

warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights; atau (2) negara yang

bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya

tindak kejahatan internasional (international crimes) atau kejahatan serius (serious

crimes) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan

58

perang;72 dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban

dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

Selain karena power-relations seperti dijelaskan di atas, negara juga merupakan

international person yang menjadi pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai

hak asasi manusia, baik yang berupa kovenan, konvensi, statuta, atau bentuk perjanjian

lainnya, beserta segala wewenang dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai

Negara Pihak dari perjanjian tersebut.

Selain negara, organisasi internasional seperti PBB, NATO, Komisi Eropa,

ASEAN, dan lainnya, dalam perkembangan kontemporer hukum internasional juga

seringkali dianggap sebagai subyek hukum internasional dan hukum hak asasi manusia

internasional, dan diletakkan sebagai aktor negara (state-actors). Hal ini terutama,

selain karena alasan bahwa organisasi internasional beranggotakan negara-negara,

adalah karena perkembangan dalam hukum hak asasi manusia internasional dengan

bermunculannya berbagai mekanisme hak asasi manusia baik di tingkat internasional

maupun regional yang secara politis dan administratif berada di bawah atau dibentuk

melalui organisasi internasional tersebut.

Bagi sebuah organisasi internasional, bukan hanya organisasi tersebut yang

menjadi subjek hukum internasional, para anggotanyapun demikian. Ini berarti bahwa

secara teoritis suatu tindak pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara

anggota suatu organisasi internasional dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi

organisasi dan negara itu sendiri. Suatu organisasi internasional bertanggungjawab atas

tindakan pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara anggota apabila

organisasi tersebut menyetujui suatu keputusan yang mengikat negara anggota untuk

melakukan tindakan semacam itu, atau organisasi tersebut atau memberi kewenangan

pada negara anggota untuk melakukannya. Ada ketidakjelasan dalam beberapa hal,

seperti pembagian tanggungjawab antara organisasi internasional dengan para negara

anggotanya. Diperlukan analisis lebih lanjut yang mempertimbangkan isi, sifat, dan keadaan tindakan yang dilakukan oleh negara anggota, serta peraturan organisasi

internasional.

(2) Aktor Non-Negara – Pemangku Kewajiban

Pada awalnya, hukum internasional merupakan hukum antar-negara. Namun tidak

boleh dilupakan, bagaimanapun juga masalah perlindungan hak asasi manusia bukan

lagi merupakan objek dari kebijakan negara berdaulat. Oleh karena itu, masalah tersebut

harus dipertimbangkan oleh negara dan lembaga internasional lainnya dalam batasan

kewenangan lembaga internasional. Tetapi, bahkan kemunculan organisasi antar-negara

dan beragam kesatuan yang menyerupai negara (seperti Vatikan, sovereign order, dll),

dan gerakan pembebasan nasional telah mengubah “kemurnian” karakter norma hukum

internasional antar-negara. Adalah mungkin untuk mendefinisikan seseorang atau suatu

kesatuan di luar negara yang memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari norma

hukum internasional sebagai suatu subjek hukum internasional.

Dalam kasus ini, skala subjek hukum internasional menjadi lebih luas. Sebagai

contoh, hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional terbentuk bukan hanya

oleh organisasi antar negara saja, tetapi juga oleh organ-organ mereka dan juga pejabatpejabat

yang bertanggungjawab, dan juga oleh sejumlah organisasi ekonomi

internasional dan organisasi non-pemerintah. Walaupun mereka tidak berperan serta

secara langsung dalam pembentukan norma hukum internasional dan dalam menjamin

pemenuhannya (walaupun tentu saja mereka dapat berperan serta secara tidak langsung,

baik dalam membentuk hukum internasional, seperti Komisi Hukum Internasional atau

dalam menjamin penegakan prinsip dan norma hukum internasional, Amnesti

Internasional sebagai contohnya), mereka juga tetap memiliki hak dan kewajiban yang

secara langsung timbul dari norma hukum internasional walaupun dibatasi oleh ruang

lingkup yang ada.

http://pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf